Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa akuntabilitas bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi mencerminkan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
“Kalau kita bicara SAKIP, maka kita sedang bicara akuntabilitas atas apa yang sudah dititipkan oleh rakyat kepada kementerian ini. Uangnya dipakai untuk apa, buktinya bagaimana, dan apakah sesuai dengan yang direncanakan—semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dalu dalam kegiatan yang digelar BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025).
Ia menekankan bahwa pelaksanaan SAKIP yang baik harus didukung oleh seluruh elemen organisasi. Dalu mengibaratkan kementerian sebagai tubuh manusia, di mana seluruh organ harus bergerak sinergis agar sistem berjalan optimal.
“Seluruh bagian di kantor harus bergerak bersama, sesuai fungsinya masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dalu menyoroti pentingnya integritas dan pemahaman menyeluruh terhadap tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kinerja.
“SAKIP adalah cara pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerjanya secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyebut bahwa keberhasilan meraih predikat SAKIP A sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang aktif dan bertanggung jawab.
“Kalau tidak ada kebersamaan, kemungkinan kecil SAKIP A bisa tercapai. Semua pihak memiliki tanggung jawab besar untuk mencapainya,” ujarnya.
Menurut Pudji, pemimpin tidak hanya berperan sebagai pejabat struktural, melainkan juga sebagai teladan yang harus hadir dalam proses kerja. Ketidakhadiran pemimpin, lanjutnya, berpotensi memicu persoalan dalam birokrasi.
“Pengawasan adalah tugas utama pemimpin. Kalau hanya duduk di belakang meja, akan muncul banyak masalah,” kata Pudji menegaskan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang intens antara pimpinan dan bawahan, serta koordinasi yang kuat dengan mitra eksternal. Banyak persoalan hukum, menurutnya, terjadi akibat lemahnya komunikasi.
Pudji menekankan bahwa perubahan budaya kerja untuk mencapai SAKIP A harus dimulai dari niat dan komitmen pimpinan. Ia memastikan akan ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menunjukkan dukungan nyata terhadap reformasi ini.
“Harus ada sanksi bagi yang tidak menunjukkan semangat. Kalau tidak dipaksa dan ditekan, saya yakin tidak akan tercapai,” tandasnya.
Webinar ini juga menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta jajaran dari pusat dan daerah. (PUTRI)
