Jakarta, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek LANDLAB merupakan kerja sama hibah antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kebijakan pengembangan pertanahan serta pengelolaan Bank Tanah di Indonesia.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan dari JICA. Melalui proyek ini, kami berharap kebijakan pengembangan pertanahan dan Bank Tanah menjadi lebih berkualitas dan tepat sasaran,” kata Menteri Nusron.
Kebijakan Berbasis Data dan Kebutuhan Riil
Dalam sambutannya, Nusron menekankan pentingnya membuat kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pendekatan jangka pendek atau intuisi.
“Kita harus keluar dari pola kebijakan tambal sulam. Ke depan, semua kebijakan harus benar-benar berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Proyek LANDLAB akan berlangsung selama tiga tahun, dari April 2025 hingga April 2028. Forum JCC menjadi platform utama dalam merumuskan arah strategis pengembangan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan terkait pertanahan.
JICA Dukung Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyambut positif kerja sama ini. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanahan karena luas wilayahnya yang jauh melebihi Jepang.
“Proyek ini adalah langkah awal untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan Bank Tanah. Indonesia memiliki potensi besar, termasuk dalam proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD),” ujar Takeda.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam keberhasilan proyek ini. “Sepanjang pelaksanaan, kami sangat berharap masukan dari semua pihak yang terlibat agar kerja sama ini benar-benar produktif,” tambahnya.
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Rapat perdana JCC ini diikuti oleh berbagai perwakilan kementerian/lembaga secara luring dan daring, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan PT MRT Jakarta.
Menteri Nusron turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dengan dimulainya proyek LANDLAB, diharapkan arah kebijakan pertanahan nasional menjadi lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. (PUTRI)
