Semarang, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan sertipikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jawa Tengah. Hal ini disampaikannya dalam dialog bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah, sekitar 19 persen masih belum terpetakan dan belum memiliki sertipikat. Sementara itu, dari target 322 RDTR di provinsi tersebut, baru 60 yang telah tersedia.
“Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Nusron.
Ia juga menekankan pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Menurutnya, kepastian hukum atas status tanah menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi.
“Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujarnya.
Menteri Nusron menargetkan seluruh RDTR yang belum tersedia dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Ia juga mengingatkan agar penyusunan RDTR memperhatikan aspek ketahanan pangan, khususnya untuk menjaga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN turut menyerahkan 474 sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD), terdiri atas 31 sertipikat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Acara ini turut dihadiri Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri beserta jajaran, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan para bupati serta wali kota se-Jawa Tengah. (PUTRI)