Jakarta, AMNN.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Ossy menekankan pentingnya peran perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah banjir, khususnya di wilayah Jabodetabek-Punjur.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/03/2025). Ossy menyampaikan bahwa penanganan banjir memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak.
“Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ujar Ossy dalam rapat tersebut.
Penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur sendiri telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang tercantum dalam Perpres No. 60 Tahun 2020. Namun, Ossy menekankan bahwa tantangan utama dalam implementasi rencana tersebut adalah pengawasan dan penertiban di lapangan.
“Grand design tata ruang kita sudah sangat komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala, salah satunya adalah perbedaan kebijakan di tiap daerah yang membuat implementasi tidak mudah,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang direncanakan akan dimulai setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung pengamanan badan air serta penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
“Kami siap melakukan sertipikasi tanah di atas badan sungai. Jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, kami akan mempertimbangkan mekanisme pengadaan tanah bersama pemerintah daerah,” kata Wamen Ossy.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam menangani banjir, yaitu revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar sesuai dengan kondisi terkini; sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir; dan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir yang akan dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses pengadaan tanah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan mitigasi bencana.
Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menekan potensi konflik sosial dalam implementasinya. Kami juga menyambut baik arahan Menko agar kita dapat bekerja bersama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambah Ossy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir.
“Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Hari ini kita akan menyusun rencana aksi pencegahan risiko bencana banjir di Jabodetabek, yang akan menjadi acuan dalam langkah-langkah konkret ke depan,” ujar Pratikno.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, juga turut mendampingi Wamen Ossy dalam acara tersebut.
