OKU Timur, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara simbolis menyerahkan 42 sertifikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada Rabu (12/03/2025).
Penyerahan sertifikat ini menandai selesainya proses sertifikasi atas aset tanah milik Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan. Total luas tanah yang disertifikatkan mencapai 32.782,5 hektare, menjadikan Puslatpur tersebut sebagai lokasi dengan sertifikat tanah terbesar di Asia.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron Wahid menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan langkah awal dalam menyelesaikan persoalan aset TNI yang telah menjadi perhatian sejak ia menjabat.
“Sertifikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau, dan kami mendapati ada 649 titik persoalan aset TNI yang harus diselesaikan. Kami terus bekerja untuk menyelesaikannya secara bertahap,” ujar Nusron.
Nusron juga menyampaikan bahwa dalam waktu tiga bulan, tim gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus dari total 649 titik masalah tanah yang ada. Sebanyak 126 titik terkait dengan TNI Angkatan Darat, sementara sebagian besar masalah berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Untuk menjaga aset negara sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat, Menteri Nusron mengusulkan penerapan skema Hak Pengelolaan (HPL) untuk seluruh aset tanah TNI. Menurutnya, HPL merupakan hak tertinggi dalam sertifikat tanah di Indonesia yang akan memberikan kepastian hukum bagi TNI dan memberikan peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut.
“Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, namun negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyat. TNI lahir dari rakyat dan harus melindungi serta merangkul rakyat,” tegasnya.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, juga mengapresiasi solusi yang diajukan Menteri Nusron. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pembenahan aset TNI akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa lahan ini dimanfaatkan dengan lebih dominan untuk kepentingan masyarakat di sekitar,” kata Jenderal Maruli.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Mohammad Hasan, serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Selain itu, Menteri Nusron juga didampingi oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan Asnawati beserta jajaran. (PUTRI)
