Jakarta, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk proaktif dalam menyampaikan informasi yang faktual kepada masyarakat, terutama di tengah maraknya penyebaran informasi fiktif di media sosial.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Saya minta jajaran di Kanwil (Kantor Wilayah) maupun Kantah (Kantor Pertanahan) untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi faktual.
Tanggapan cepat terhadap komentar publik di media sosial sangat penting untuk membangun persepsi positif,” ujar Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Menteri Nusron menyoroti dampak negatif penyebaran informasi yang tidak akurat terhadap citra institusi. Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif di media sosial dalam menjaga kepercayaan publik.
“Saat ini, media sosial telah menjadi sumber utama informasi. Kita harus siap menghadapi perang opini dengan menyampaikan fakta secara konsisten,” tambahnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas), Harison Mocodompis, turut memaparkan pencapaian pemberitaan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024.
Menurutnya, kementerian ini disebut dalam pemberitaan media sebanyak 151.288 kali, dengan tone pemberitaan terdiri atas 56 persen positif, 42 persen netral, dan hanya dua persen negatif.
“Kementerian ATR/BPN menduduki posisi kedua sebagai kementerian yang paling sering diberitakan, di bawah Kementerian Agama di peringkat pertama, dan di atas Kementerian Keuangan di peringkat ketiga,” jelas Harison.
Selain membahas isu kehumasan, rapat yang dilaksanakan secara luring dan daring ini juga menyoroti sejumlah isu strategis. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, memaparkan perkembangan penyusunan aturan baru. Sementara itu, Karo Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi, menguraikan langkah-langkah penataan pegawai, dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan, menjelaskan serapan anggaran kementerian.
Rencana renovasi dan pembangunan kantor baru juga dibahas dalam rapat ini oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin.
Rapat Pimpinan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kanwil BPN dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Dengan langkah ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan pelayanan publik melalui komunikasi yang efektif dan berbasis fakta. (PUTRI)
